DUKCAPIL KEMBALI MENGADAKAN RAKOR PEMANFAATAN DATA ADMINDUK BERSAMA SELURUH OPD DAN INSTANSI VERTIKAL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bondowoso Kembali mengadakan Rapat Koordinasi dengan tajuk “PEMANFAATAN DAN PEMBERIAN HAK AKSES DATA ADMINDUK UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN OLEH OPD DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT” bertempat di Hotel Ijen View pada Kamis (19/10/2023). Selain Mengundang Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso dan perwakilannya, turut hadir pula perwakilan dari seluruh kecamatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, KEMENAG, RSUD Koesnadi, RS Bhayangkara, RS Mitra Medika Serta dihadiri pula oleh anggota dewan dari komisi 1 DPRD Bondowoso.
Bertindak sebagai Narasumber Kepala Dinas Dukcapil Bondowoso Drs. Agung Tri Handono, SH, MM, dan Ketua Komisi 1 DPRD Bondowoso H. Tohari.
Dalam paparannya Kepala Dispendukcapil Bondowoso menjelaskan tentang alur data adminsitrasi kependudukan berbasis NIK mulai hulu hingga hilir yang pada akhirnya data NIK ini nantinya akan dipergunakan oleh banyak instansi pemerintah maupun swasta. Beliau juga menekankan kepada masyarakat yg keluarganya meninggal agar segera melapor ke dispenduk cukup menggunakan kartu kematian (kartu kuning) sehingga segera diproses akta kematiannya dan dinonaktifkan keanggotaannya oleh BPJS Kesehatan, karena jika warga yang meninggal tersebut adalah Penerima BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari Pemda maka nantinya bisa digantikan oleh warga lain yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan.
Dalam kesempatan ini pula Kepala BPJS Kesehatan Bondowoso Edy Agus Riyanto mengapresiasi OPD Terkait (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BP4D, dan dukcapil) serta seluruh pihak terkait yang telah bersinergi mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Bondowoso yang nilainya mencapai 98% mendahului beberapa kabupaten dan kota lain di Jawa Timur.
Kegiatan sharing permasalahan pun berlanjut dengan adanya salah satu contoh kasus pada klaim fiktif pada BPJS Ketenagakerjaan dengan memanipulasi data kematian untuk mendapatkan manfaat klaim agar terbayar.
Sesi Penutup diisi oleh ketua komisi 1 DPRD Bondowoso H. Tohari, beliau berharap anomali data pada data kependudukan tidak berdampak pada masyarakat dalam memperoleh akses ke pendididkan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. (r13l)